Jakarta Timur, 11 November 2025 — Dalam rangka memperkuat pelaksanaan reformasi birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, melaksanakan kegiatan studi tiru ke MAN 2 Jakarta Timur pada Selasa, 11 November 2025.
Kegiatan ini bertujuan untuk mempelajari secara langsung praktik baik dalam penerapan sistem tata kelola madrasah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kualitas layanan publik. MAN 2 Jakarta Timur dipilih sebagai lokasi studi tiru karena dinilai berhasil menerapkan prinsip-prinsip reformasi birokrasi dan penguatan budaya integritas di lingkungan kerja.
Rombongan Kankemenag Sleman berjumlah 11 orang peserta, yang terdiri atas pejabat struktural dan fungsional, yaitu:
1. H. Nadhif, S.Ag., M.S.I – Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman
2. Sangaji, S.HI – Kepala Subbag Tata Usaha
3. Drs. H. Tulus Dumadi, M.A. – Kepala Seksi Pendidikan Madrasah
4. Achmad Fauzi, S.Ag., M.Si – Kepala Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren
5. Ali Afandi, S.Ag – Kepala Seksi Pendidikan Agama Islam
6. CB. Ismulyadi, S.S – Penyelenggara Katolik
7. Muhammad Wazid, S.Ag., M.A – Perencana Madya
8. Dwi Aji Raharjo, M.I.Kom – Pranata Humas Ahli Muda
9. Retnoningsih Herutami, S.H – Analis Hukum
10. Evana Erni Setyaningsih, S.E – Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda
11. Tri Wahyuni, S.Pd – Pengawas Madya
Selama kegiatan, peserta mendapatkan pemaparan mengenai strategi pembangunan Zona Integritas, inovasi layanan publik, serta sistem pengawasan internal yang diterapkan di MAN 2 Jakarta Timur. Rombongan sangat terkesan dengan adanya agen perubahan yang ada pada MAN 2 Jakarta serta gebrakan barunya melalui berbagai kegiatan unggulan. Rombongan juga melakukan observasi lapangan untuk melihat secara langsung implementasi reformasi birokrasi berbasis pelayanan prima dan penguatan budaya kerja berintegritas.
Melalui kegiatan studi tiru ini, Kankemenag Sleman berkomitmen memperkuat pelaksanaan reformasi birokrasi di seluruh satuan kerja, memperbaiki tata kelola administrasi, serta meningkatkan kualitas layanan publik berbasis integritas dan profesionalisme.
